etika profesi guru

Nama              : Wahyu Rosidin NIM                : 130641073 Kelas               : SD13.A2 Mata kuliah   : Etika Profesi

 

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang kependidikan dan diwujudkan dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peningkatan mutu pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal, salah satunya dipengaruhi oleh kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang artinya bahwa peran pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor yang utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan tersebut salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pelaksanaan outsourcing pegawai, yakni dengan mengangkat Guru Tidak Tetap (GTT) di samping mengangkat Guru Tetap (Pegawai Negeri Sipil/PNS). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yakni dalam Pasal 2 Ayat (3) bahwa di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap. ( Janry Haposan U.P Simanungkalit, 2009 : Vol.3,No.2).

Guru merupakan sosok utama dalam lembaga pendidikan. Kualitas lembaga tidak dapat dipandang dari segi materi; seperti gedung megah, fasilitas lengkap, maupun status sekolah (Negeri atau Swasta). Akan tetapi, out-put lembaga yang akan dihasilkan. Sejauh mana mereka setelah lulus nanti, dapat terampil dengan disiplin ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di lembaga tersebut. Namun demikian, pemerintah hingga sekarang ini masih menganaktirikan antara guru honorer (Non-PNS) atau wiyata bakti dengan guru negeri (PNS). Nasib guru honorer di sekolah negeri maupun swasta masih belum jelas, disebabkan sebagian besar sekolah tidak sanggup menaikkan pendapatan mereka. Sedangkan bantuan dari pemerintah masih terbatas dan tidak merata (Kompas, 14 Mei 2009).

Profesi guru adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia, tugas guru adalah mentransfer ilmu pengetahuan, pengalaman, penanaman nilai-nilai budaya, moral dan agama. Selain itu guru juga berfungsi sebagai motivator, konsoling dan pemimpin dalam kelas. Kehadiran guru ditengah-tengah masyarakat merupakan unsur utama dan terpenting (http://www.antoe.web.id/?p=438).

Upaya guru dalam mendidik, membimbing, mengajar serta melatih anak didik bukanlah hal yang mudah, hal tersebut membutuhkan keseriusan, pengalaman serta profesionalisme dalam mengorganisasikan pembelajaran sehingga mampu menjadi materi pelajaran yang dapat dan mudah dipahami anak didiknya dengan baik. Seorang guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa, sehingga tugas yang diembannya sangat berat yaitu membawa misi pembelajaran, pencerdasan dan pembaharuan. Pekerjaan guru honorer diharapkan dapat menjadi profesi yang profesional, artinya guru honorer adalah penyedia jasa, akan tetapi jasa yang diperoleh guru honorer masih sangat jauh dari yang diharapkan atau bahkan di bawah upah minimum regional (UMR), hal ini sungguh sangat memprihatinkan dan menyedihkan, di era globalisasi dan di tengah-tengah krisis multi yang mempengaruhi biaya hidup menjadi tinggi seperti sekarang ini, mereka tidak mungkin dapat berbuat maksimal tanpa mengetahui kebutuhan hidupnya. Pengabdian guru honorer dalam mengemban tugas mengajar boleh saja ikhlas mereka lakukan, tetapi mereka juga manusia biasa yang perlu memikirkan penghidupan, ekonomi, kesejahteraan keluarganya dan dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat, nasib dan kesejahteraan guru honorer dewasa ini masih sungguh memprihatinkan, karena mereka masih harus bekerja dengan profesi-profesi yang lain untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam berbagai kebijakan, perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap nasib dan kesejahteraan guru honorer dirasa masih belum secara sungguh-sungguh dan serius, ini justru semakin memperpanjang catatan dan masalah mengenai nasib guru honorer di negeri ini khususnya di kota Surakarta. Bertitik tolak pada masalah internal guru honorer baik yang menyangkut menurunnya kualitas, diskriminasi, perlindungan hukum, status hukum kesejahteraan hidup dan kurangnya perhatian serta pembinaan organisasi guru honorer. Hal ini ada baiknya menjadi perhatian pemerintah dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, mengingat betapa pentingnya tugas dan peranan guru honorer dalam memajukan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Berubahnya sistem pendidikan di negara ini telah melahirkan sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang diharapkan dapat memberikan harapan bagi guru honorer, akan tetapi pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut belum mampu menyentuh dan memperbaiki nasib guru honorer, agar dapat hidup lebih baik, layak dan sejahtera, seiring dengan perkembangan jaman yang mengharuskan guru honorer untuk bekerja secara profesional, dengan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang berat yang harus dilaksanakan ditengah merosotnya moral dan rendahnya kualitas pendidikan di negeri ini khususnya di kota Surakarta. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dirasa belum menyentuh secara baik nasib serta kesejahteraan guru honorer, padahal konstribusi yang diberikan oleh guru honorer dalam dunia pendidikan di negara ini tidak dapat diabaikan begitu saja, karena mereka mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Sertifikasi profesi guru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer, juga belum mampu menjadi sebuah kebijakan yang efektif dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan dan peningkatan status hukum profesi guru honorer. Untuk itu, sebagai upaya balas jasa pemerintah atas kontribusi dan dedikasi yang diberikan oleh tenaga honorer khususnya profesi guru, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 junto Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang pelaksanaannya hanya sampai tahun 2009 yang lalu (http://niasonline.net/2008/04/01/).

Adanya Peraturan Pemerintah tersebut dirasa masih belum dapat menyelesaikan persoalan mengenai pengangkatan tenaga honorer dalam hal ini guru honorer di kota Surakarta, mengingat masih banyaknya guru honorer yang belum masuk database Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta padahal mereka telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun. Hal itulah yang menghambat pelaksanaan pengangkatan guru honorer yang jumlahnya begitu banyak, sedangkan tidak mungkin pemerintah mengangkat semua guru honorer tersebut dikarenakan harus disesuaikan dengan keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang nantinya digunakan untuk menggaji mereka.